Instruksi yang berturut-turut dalam satu bulan ini kepada segenap pegawai Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda (YPPNH) Sukaraja adalah wujud tanggung jawab Pimpinan. Apalagi hal itu terkait ulah oknum yang telah mempengaruhi para pegawai dari luar. Oknum yang mengajak mereka rapat pada Sabtu tanggal 18 Maret 2023 malam di Masjid Jamik Nurul Huda Sukaraja. Rapat yang melawan hukum dengan membahas Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta mengganti kepengurusan YPPNH Sukaraja dengan cara-cara yang tidak sah.

“Karena ulah oknum tersebut sudah betul-betul melampaui batas, maka Pimpinan perlu mengambil langkah tegas, yaitu mewajibkan pernyataan kesetiaan dan keberatan mereka para pegawai Yayasan. Pernyataan para pegawai itulah bukti kedaulatan Yayasan. Sebab secara langsung pernyataan itu akan menetralisir situasi dan kondisi internal yang sebenarnya stabil dan terkendali,” tegas Ketua YPPNH Sukaraja, Drs. H. Tasdiq, M.Pd.I.

Agar jajaran pegawai tetap stabil, lanjutnya, Pimpinan perlu menerbitkan instruksi secara bertahap atau berturut. Instruksi tersebut terbit dengan tidak sekaligus dieksekusi dan diputuskan. Sebab, jika sekaligus diputuskan, justru itu yang akan menimbulkan gejolak atau kegaduhan.

“Jadi, Kita tegas tapi santai. Kita pilih konsolidasikan Yayasan saja. Dari pada Kita melaporkan oknum mantan pejabat yang mau buat rusuh atau gaduh Nurul Huda itu ke pihak yang berwajib, meskipun alat buktinya menurut Kita cukup, Kita tidak mendahulukan itu. Kita selesaikan secara administratif saja, sesuai perintah Abah, KH. Affandi selaku pendiri dan pengasuh PPNH Sukaraja sekaligus sebagai pembina YPPNH Sukaraja. Sebab, ini pesantren, yang Kita dahulukan adalah nilai perjuangan dan kekeluargaan,” terang alumni pertama Nurul Huda yang ikut KH. Affandi hijrah dari Trimoharjo ke Sukaraja pada tahun 1980 ini.

Pihak Yayasan, lanjut ayah yang puteranya melanjutkan studi magister di Al Azhar University ini, hanya menyiapkan blanko yang untuk semua pegawai menyatakan kesetiaannya kepada Yayasan. Lalu blanko yang untuk pegawai yang tercatat namanya dalam dokumen ilegal terkait kepengurusan YPPNH Sukaraja menyatakan keberatannya. Dan itu semua bermeterai.

“Alhamdulillah, meskipun santai, langkah ini berlaku sangat efektif. Dari 400-an pegawai Hurul Huda, dari Raudhlatul Athfal hingga Universitas, hanya 10 – 15 orang yang belum. Mudah-mudahan mereka sadar dan ikut memberikan pernyataannya. Kalau tidak, ya, terpaksa, mereka sendiri yang minta dan sudah Kita peringatkan. Maka, masuk Syawal nanti, status mereka Kita ganti,” jelas alumni yang pertama kali mengabdi dan memimpin MA Nurul Huda Sukaraja menggantikan Abah Drs. KH. Sholeh Hasan yang menjadi Direktur PTAIS Nurul Huda. (Yandi)